Skenario Penghancuran PKS

Ending dari penangkapan LHI sekarang mulai jelas. Dari berita di sindo terungkap arah penyelidikan KPK yang mengutamakan hal2 remeh daripada yang lebih berkelas. Bagaimana istimewanya Andi Malarangeng dan Anas sudah tidak perlu dipertanyakan, karena Hambalang sudah END. Sesuai dengan deal tidak akan disidik lagi, kecuali ganti pimpinan KPK. Selain itu juga terlibatnya Johan Budi pada kasus ini akan menyulitkan penyidik untuk meneruskan. Memang di KPK jabatan resmi Johan Budi ‘hanya’ juru bicara, tetapi secara faktual Johan Budi bisa meralat ucapan ketua KPK.

Belum lagi kalau bicara Century yang mati2an distop, dan memang tidak rugi Demokrat mendukung Bambang dan Busyro untuk duduk di KPK karena mereka juga menunjukkan balas jasanya kepada partai. Untuk memeriksa sekelas mantan menteri saja (Sri Mulyani) KPK harus sowan ke Amerika Serikat. Bukan hanya tidak ditangkap, tetapi untuk memeriksa/bertanya saja harus minta izin menghadap kepada terperiksa lebih dahulu.

Dan kasus paling lucu adalah dagelan KPK didepan DPP PKS. Alih-alih menyita dengan menunjukkan surat penyitaan, justru mentang-mentang dengan membawa wartawan untuk memblow up kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat mudah, mengikuti prosedur hukum. Sebagai Negara hukum tentu saja KPK harus menunjukkan sebagai lembaga yang taat hukum, bukan mentang-mentang sebagai yang lembaga suci yang tidak bisa salah main tabrak aturan hukum.

Isu yang paling hot saat ini adalah proposal ICW untuk membubarkan PKS. Sedangkan ICW diduga memang sedang marah karena kekalahan sang Bos, Teten Masduki di Jabar oleh Aher. ICW yang mendapatkan dana besar dari Bloomberg merasa seakan2 tindakannya tidak pernah salah. Ketika LHI menjadi tersangka maka sepatutnya secara hukum dibuktikan di pengadilan. Tetapi ICW melanggar ‘aturan’ main itu, memvonis LHI sebagai telah bersalah bahkan lembaganya (PKS) sebagai yang harus dibubarkan. Ada apa ini ? Penghormatan terhadap keputusan hakim (seburuk apapun pengadilan) harusnya dibiasakan. Karena tersangka pun punya hak untuk pembuktian. Tersangka itu ada kemungkinan bersalah juga kemungkinan tidak bersalah.

data yang dapat dana dari bloomberg termasuk ICW

Grafik itu bisa diambil disini atau klik gambarnya.

Titik tekan saya adalah cara pandang teman2 liberalis dari ICW, Tempo dengan dedengkotnya Gunawan Mohamad dan beberapa LSM yang cenderung tidak berimbang dan mau menang sendiri.

Ketika beberapa orang, katakan Komisioner KPK seperti Bambang Widjojanto terkait kasus Pilkada, Bibit Samad, Chandra Hamzah sebagai terperiksa oleh bareskrim yang ada adalah pembelaan yang sangat kuat dengan alasan kriminalisasi. Blow up besar2an. Saya termasuk yang mendukung KPK waktu cicak-buaya. Akhirnya Presiden turun tangan, kasus mereka ditutup TANPA perlu pembuktian. Jadi tidak tahu persis pimpinan KPK memang korupsi atau tidak. Yang jelas dianggap tidak bersalah. Coba kembai ke LHI. LHI belum masuk pengadilan, sekarang dalam penguasaan KPK karena dikerangkeng disana. KPK belum bisa mengungkapkan bukti (entah punya atau tidak), namun LHI sudah dihukumi bahkan lembaganya akan dibubarkan ? Yang benar adalah jika (sekali lagi jika) LHI terlibat maka semua orang yang terlibat harus dihukum. Belum pernah ada ceritanya sebuah lembaga dibubarkan karena ada satu (sampai sekarang hanya LHI yang menjadi tersangka) orang di lembaga itu yang diduga bersalah.

Bagaimana dengan PKS lovers sendiri yang mati2an membela LHI dan menganggap LHI tidak bersalah ? justru wajar. Mereka pada kasus cicak buaya juga mati2an membela KPK dan menganggap KPK tidak bersalah ? bukannya itu sikap konsisten untuk mengadakan perlawanan terhadap kriminalisasi ?

Power tends to corrupt memang benar2 terjadi. Ketika KPK sudah mempunyai kekuasaan hampir mutlak maka akan cenderung menjadi korupsi yang hampir mutlak. Orang-orang KPK selamanya suci dan akan tetap suci apapun yang dilakukan, sedangkan yang salah adalah orang luar. Siapa yang berani memeriksa rekening orang2 KPK ? pasti usulan ini akan dianggap melemahkan KPK. Ada yang bilang, kan ada komisi etik ? maka jawabnya: Justru komisi etik adalah salah satu sarang penyimpangan juga. Jika Abraham Samad sebagai ketua KPK saja tidak percaya dengan komisi etik dan Samad pun yang diduga satu2nya komisioner (dari 5 komisioner) yang bersih berhasil dilumpuhkan oleh komisi etik, maka masihkah kita bisa berharap ?

Keadaan itu memang terlihat ada kesengajaan, memanfaatkan KPK untuk mencapai tujuan politik tertentu. Sangat menarik kalau kita melihat bagaimana KPK membuat banyolan2, tidak fokus pada tujuan: Membersihkan korupsi dari bumi Indonesia. KPK justru hanya memberi suguhan yang menarik untuk ditonton tapi tidak untuk menyelesaikan masalah.

Jadi ingat kata2 orang KPK didepan kantor PKS ketika ditanya surat penyitaan. “Itu mudah, nanti saja menyusul yang penting disita dulu”. Ketika petugas KPK kalah debat masalah hukum dengan sekuriti karena memang tidak membawa bukti dan sekuriti bertahan, kalau mau menyita kan harus ada bukti bahwa yang menyita memang benar2 KPK bukan perampok/penipu maka jawabnya ”Jangankan mobil, seluruh gedung ini juga bisa kami sita”. OK, saya sepakat dengan orang2 KPK, anda memang menjadi malaikat keadilan bagi seluruh Indonesia. Apapun yang anda lakukan anda benar, anda bisa menuntut siapapu tetapi anda tidak bisa dituntut.

Kembali ke masalah skenario penghancuran PKS.

Apakah ketakutan akan membesarnya PKS ? karena sampai saat ini ditingkat pusat (DPR) belum ada satupun anggota Dewan PKS yang dihukum. Misbakhun pun ternyata diputuskan bebas oleh MA. Kalau sampai citra ini tidak dipotong sekarang, akan membawa potensi kemenangan pada 2014. Itukah penyebabnya ? saya tidak bisa menjawab.

Menjadi wacana menarik jika dilihat dari motif. Siapa yang diuntungkan jika PKS bubar ?

1. Koruptor. Melihat prestasi, bahwa kader2 PKS yang banyak membantu KPK dalam memberantas korupsi dengan cara melaporkan gratifikasi sehingga memudahkan KPK mencari korupsi. Dan itu sudah bertahun2 dan dalam jumlah yang sangat besar. Jika PKS dibebaskan tanpa gangguan akan berpotensi menang, dan itu membahayakan kenyamanan mereka yang masih suka ngutil dan bisa melobby orang KPK. Seperti kasus Hambalang yang bisa melobby Johan Budi. Atau Nazar yang masih bisa minta ketemu dan request  kepada KPK, Ade Raharja dan Johan Budi (lagi2 orang ini, diperiksa dunk agar clear)

2. Partai pesaing. Dari sisi organisasi maka partai2 lain akan diuntungkan jika PKS dibubarkan. Karena share suara pasti akan lebih besar.

3. Liberal yang cenderung anti Islam. Gerakan2 islam yang cenderung keras mudah saja ditundukkan dengan kekerasan, tetapi gerakan Islam yang bergerak pada koridor hukum dan berusaha melakukan perbaikan dari sisi yang menyeluruh belum ada yang se massif PKS. Pertarungan wacana Liberal vs PKS berjalan dengan seimbang namun pada tingkat akar rumput, jumlah yang tercerahkan oleh gerakan PKS jauh lebih banyak dibandingkan kaum Liberal. Mengalahkan gerakan Islam seperti PKS akan susah, makanya harus dicoreng mukanya agar tidak dipilih rakyat. Kalau belum cukup, bubarkan partainya. Jadi jangan heran kalau nanti 50 orang liberalis (karena tidak bisa mengumpulkan massa lebih dari itu untuk demo) dengan diliput besar2 pers yang jumlah wartawannya lebih banyak daripada yang demo. Tapi dikoran tertulis ratusan atau ribuan orang meminta PKS di bubarkan. Kemudian ICW bilang itu suara mayoritas rakyat Indonesia yang muak dengan koruptor dan partai korup. Siapa tahu proposal ICW di ACC dan gerojokan $$ akan turun dengan deras ? maka berbahagialah teman2 liberalis. Selamat3x.

Apa reaksi PKS ?

Ini yang paling menarik. Apakah PKS akan melawan KPK ? pasti tidak, karena PKS sangat patuh hukum dan tidak mau terpancing skenario penghancuran. Buktinya, KPK diminta datang untuk menyita mobil2 itu DENGAN MEMBAWA SURAT PENYITAAN. Jika KPK memang berniat menegakkan hukum dan tidak bermain opini saja tentu tidaklah susah membuat selembar surat penyitaan. Kan sudah pengalaman menyita ? jadi pasti master surat itu sudah ada tinggal merobah sedikit2 jadi deh. Entah lagi kalau KPK memang menjadi alat politik untuk memberi PKS citra buruk sebagai pihak yang melawan hukum. Tuduhan ini bukan tanpa dasar, karena sebelumnya sudah biasa begitu, seperti bagaimana Johan Budi bisa bilang Ayu Azhari dibayar AF untuk kampanye2 di acara PKS padahal Ayu sendiri kemudian membantahnya.

Saya menduga PKS akan tetap pada fokusnya, bekerja keras dan lebih semangat. Tidak terpengaruh godaan2.

Sedangkan usulan saya, agar PKS BALAS DENDAM ! caranya bekerja lebih keras sehingga PKS no 1 dan presiden RI dari PKS. Kemudian seperti Hu Jianto, menunjukkan anti korupsi dengan kerja nyata, tidak sampai 5 tahun Indonesia masuk dalam daftar Negara-negara yang bersih dari korupsi, bukan hanya teriak2 anti korupsi tapi mencari makan dari teriakan anti korupsi.