ICW Terus Wacanakan Pembekuan PKS. Fahri, Bekukan dulu Partai Demokrat yang Jelas Dialiri Dana Korupsi Hambalang

Wasekjen PKS, Fahri Hamzah (inet)

dakwatuna.com – Jakarta.  “Bekukan PKS, bekukan dulu Partai Demokrat. Karena dalam persidangan terbukti uang yang mengalir ke Kongres Demokrat di Bandung merupakan uang dari kasus korupsi Hambalang,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyikapi sikap ICW yang terus menggulirkan wacana pembekuan PKS .
Jika memakai logika yang digunakan Indonesia Corruption watch (ICW), lanjut dia, uang yang dihasilkan dari korupsi proyek Hambalang tidak hanya dipakai untuk kepentingan pribadi, tapi juga digunakan dalam kongres partai yang jelas sebagai bagian dari korporasi.
Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menilai kasus mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq belum terbukti menerima suap yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berpegang pada predicate crimeatau pidana awal, harus dibuktikan dulu tindak pidana awal, untuk memastikan dana yang digunakan merupakan hasil pencucian uang dari tindak pidana korupsi.
“Itu baguslah kampanye ICW untuk bubarkan PKS itu. Silakan saja, teruskan saja,” ujar Fahri.
Sebelumnya, peneliti ICW, Tama S. Langkun mengatakan jika terbukti menerima aliran dana dari tindak pidana pencucian uang (TPPU), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai korporasi bisa dibekukan bahkan dicabut izinnya.
“Dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 disebutkan, selain pidana denda korporasi yang terbukti bisa dibekukan hingga dicabut izin dan dibubarkan,” kata Tama.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa ICW adalah LSM yang menerima dana asing untuk kegiatannya.

Skenario Penghancuran PKS

Ending dari penangkapan LHI sekarang mulai jelas. Dari berita di sindo terungkap arah penyelidikan KPK yang mengutamakan hal2 remeh daripada yang lebih berkelas. Bagaimana istimewanya Andi Malarangeng dan Anas sudah tidak perlu dipertanyakan, karena Hambalang sudah END. Sesuai dengan deal tidak akan disidik lagi, kecuali ganti pimpinan KPK. Selain itu juga terlibatnya Johan Budi pada kasus ini akan menyulitkan penyidik untuk meneruskan. Memang di KPK jabatan resmi Johan Budi ‘hanya’ juru bicara, tetapi secara faktual Johan Budi bisa meralat ucapan ketua KPK.

Belum lagi kalau bicara Century yang mati2an distop, dan memang tidak rugi Demokrat mendukung Bambang dan Busyro untuk duduk di KPK karena mereka juga menunjukkan balas jasanya kepada partai. Untuk memeriksa sekelas mantan menteri saja (Sri Mulyani) KPK harus sowan ke Amerika Serikat. Bukan hanya tidak ditangkap, tetapi untuk memeriksa/bertanya saja harus minta izin menghadap kepada terperiksa lebih dahulu.

Dan kasus paling lucu adalah dagelan KPK didepan DPP PKS. Alih-alih menyita dengan menunjukkan surat penyitaan, justru mentang-mentang dengan membawa wartawan untuk memblow up kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat mudah, mengikuti prosedur hukum. Sebagai Negara hukum tentu saja KPK harus menunjukkan sebagai lembaga yang taat hukum, bukan mentang-mentang sebagai yang lembaga suci yang tidak bisa salah main tabrak aturan hukum.

Isu yang paling hot saat ini adalah proposal ICW untuk membubarkan PKS. Sedangkan ICW diduga memang sedang marah karena kekalahan sang Bos, Teten Masduki di Jabar oleh Aher. ICW yang mendapatkan dana besar dari Bloomberg merasa seakan2 tindakannya tidak pernah salah. Ketika LHI menjadi tersangka maka sepatutnya secara hukum dibuktikan di pengadilan. Tetapi ICW melanggar ‘aturan’ main itu, memvonis LHI sebagai telah bersalah bahkan lembaganya (PKS) sebagai yang harus dibubarkan. Ada apa ini ? Penghormatan terhadap keputusan hakim (seburuk apapun pengadilan) harusnya dibiasakan. Karena tersangka pun punya hak untuk pembuktian. Tersangka itu ada kemungkinan bersalah juga kemungkinan tidak bersalah.

data yang dapat dana dari bloomberg termasuk ICW

Grafik itu bisa diambil disini atau klik gambarnya.

Titik tekan saya adalah cara pandang teman2 liberalis dari ICW, Tempo dengan dedengkotnya Gunawan Mohamad dan beberapa LSM yang cenderung tidak berimbang dan mau menang sendiri.

Ketika beberapa orang, katakan Komisioner KPK seperti Bambang Widjojanto terkait kasus Pilkada, Bibit Samad, Chandra Hamzah sebagai terperiksa oleh bareskrim yang ada adalah pembelaan yang sangat kuat dengan alasan kriminalisasi. Blow up besar2an. Saya termasuk yang mendukung KPK waktu cicak-buaya. Akhirnya Presiden turun tangan, kasus mereka ditutup TANPA perlu pembuktian. Jadi tidak tahu persis pimpinan KPK memang korupsi atau tidak. Yang jelas dianggap tidak bersalah. Coba kembai ke LHI. LHI belum masuk pengadilan, sekarang dalam penguasaan KPK karena dikerangkeng disana. KPK belum bisa mengungkapkan bukti (entah punya atau tidak), namun LHI sudah dihukumi bahkan lembaganya akan dibubarkan ? Yang benar adalah jika (sekali lagi jika) LHI terlibat maka semua orang yang terlibat harus dihukum. Belum pernah ada ceritanya sebuah lembaga dibubarkan karena ada satu (sampai sekarang hanya LHI yang menjadi tersangka) orang di lembaga itu yang diduga bersalah.

Bagaimana dengan PKS lovers sendiri yang mati2an membela LHI dan menganggap LHI tidak bersalah ? justru wajar. Mereka pada kasus cicak buaya juga mati2an membela KPK dan menganggap KPK tidak bersalah ? bukannya itu sikap konsisten untuk mengadakan perlawanan terhadap kriminalisasi ?

Power tends to corrupt memang benar2 terjadi. Ketika KPK sudah mempunyai kekuasaan hampir mutlak maka akan cenderung menjadi korupsi yang hampir mutlak. Orang-orang KPK selamanya suci dan akan tetap suci apapun yang dilakukan, sedangkan yang salah adalah orang luar. Siapa yang berani memeriksa rekening orang2 KPK ? pasti usulan ini akan dianggap melemahkan KPK. Ada yang bilang, kan ada komisi etik ? maka jawabnya: Justru komisi etik adalah salah satu sarang penyimpangan juga. Jika Abraham Samad sebagai ketua KPK saja tidak percaya dengan komisi etik dan Samad pun yang diduga satu2nya komisioner (dari 5 komisioner) yang bersih berhasil dilumpuhkan oleh komisi etik, maka masihkah kita bisa berharap ?

Keadaan itu memang terlihat ada kesengajaan, memanfaatkan KPK untuk mencapai tujuan politik tertentu. Sangat menarik kalau kita melihat bagaimana KPK membuat banyolan2, tidak fokus pada tujuan: Membersihkan korupsi dari bumi Indonesia. KPK justru hanya memberi suguhan yang menarik untuk ditonton tapi tidak untuk menyelesaikan masalah.

Jadi ingat kata2 orang KPK didepan kantor PKS ketika ditanya surat penyitaan. “Itu mudah, nanti saja menyusul yang penting disita dulu”. Ketika petugas KPK kalah debat masalah hukum dengan sekuriti karena memang tidak membawa bukti dan sekuriti bertahan, kalau mau menyita kan harus ada bukti bahwa yang menyita memang benar2 KPK bukan perampok/penipu maka jawabnya ”Jangankan mobil, seluruh gedung ini juga bisa kami sita”. OK, saya sepakat dengan orang2 KPK, anda memang menjadi malaikat keadilan bagi seluruh Indonesia. Apapun yang anda lakukan anda benar, anda bisa menuntut siapapu tetapi anda tidak bisa dituntut.

Kembali ke masalah skenario penghancuran PKS.

Apakah ketakutan akan membesarnya PKS ? karena sampai saat ini ditingkat pusat (DPR) belum ada satupun anggota Dewan PKS yang dihukum. Misbakhun pun ternyata diputuskan bebas oleh MA. Kalau sampai citra ini tidak dipotong sekarang, akan membawa potensi kemenangan pada 2014. Itukah penyebabnya ? saya tidak bisa menjawab.

Menjadi wacana menarik jika dilihat dari motif. Siapa yang diuntungkan jika PKS bubar ?

1. Koruptor. Melihat prestasi, bahwa kader2 PKS yang banyak membantu KPK dalam memberantas korupsi dengan cara melaporkan gratifikasi sehingga memudahkan KPK mencari korupsi. Dan itu sudah bertahun2 dan dalam jumlah yang sangat besar. Jika PKS dibebaskan tanpa gangguan akan berpotensi menang, dan itu membahayakan kenyamanan mereka yang masih suka ngutil dan bisa melobby orang KPK. Seperti kasus Hambalang yang bisa melobby Johan Budi. Atau Nazar yang masih bisa minta ketemu dan request  kepada KPK, Ade Raharja dan Johan Budi (lagi2 orang ini, diperiksa dunk agar clear)

2. Partai pesaing. Dari sisi organisasi maka partai2 lain akan diuntungkan jika PKS dibubarkan. Karena share suara pasti akan lebih besar.

3. Liberal yang cenderung anti Islam. Gerakan2 islam yang cenderung keras mudah saja ditundukkan dengan kekerasan, tetapi gerakan Islam yang bergerak pada koridor hukum dan berusaha melakukan perbaikan dari sisi yang menyeluruh belum ada yang se massif PKS. Pertarungan wacana Liberal vs PKS berjalan dengan seimbang namun pada tingkat akar rumput, jumlah yang tercerahkan oleh gerakan PKS jauh lebih banyak dibandingkan kaum Liberal. Mengalahkan gerakan Islam seperti PKS akan susah, makanya harus dicoreng mukanya agar tidak dipilih rakyat. Kalau belum cukup, bubarkan partainya. Jadi jangan heran kalau nanti 50 orang liberalis (karena tidak bisa mengumpulkan massa lebih dari itu untuk demo) dengan diliput besar2 pers yang jumlah wartawannya lebih banyak daripada yang demo. Tapi dikoran tertulis ratusan atau ribuan orang meminta PKS di bubarkan. Kemudian ICW bilang itu suara mayoritas rakyat Indonesia yang muak dengan koruptor dan partai korup. Siapa tahu proposal ICW di ACC dan gerojokan $$ akan turun dengan deras ? maka berbahagialah teman2 liberalis. Selamat3x.

Apa reaksi PKS ?

Ini yang paling menarik. Apakah PKS akan melawan KPK ? pasti tidak, karena PKS sangat patuh hukum dan tidak mau terpancing skenario penghancuran. Buktinya, KPK diminta datang untuk menyita mobil2 itu DENGAN MEMBAWA SURAT PENYITAAN. Jika KPK memang berniat menegakkan hukum dan tidak bermain opini saja tentu tidaklah susah membuat selembar surat penyitaan. Kan sudah pengalaman menyita ? jadi pasti master surat itu sudah ada tinggal merobah sedikit2 jadi deh. Entah lagi kalau KPK memang menjadi alat politik untuk memberi PKS citra buruk sebagai pihak yang melawan hukum. Tuduhan ini bukan tanpa dasar, karena sebelumnya sudah biasa begitu, seperti bagaimana Johan Budi bisa bilang Ayu Azhari dibayar AF untuk kampanye2 di acara PKS padahal Ayu sendiri kemudian membantahnya.

Saya menduga PKS akan tetap pada fokusnya, bekerja keras dan lebih semangat. Tidak terpengaruh godaan2.

Sedangkan usulan saya, agar PKS BALAS DENDAM ! caranya bekerja lebih keras sehingga PKS no 1 dan presiden RI dari PKS. Kemudian seperti Hu Jianto, menunjukkan anti korupsi dengan kerja nyata, tidak sampai 5 tahun Indonesia masuk dalam daftar Negara-negara yang bersih dari korupsi, bukan hanya teriak2 anti korupsi tapi mencari makan dari teriakan anti korupsi.

PKS Siap Laporkan Oknum Petugas KPK Kepada Mabes Polri dan Komite Etik KPK

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi menyita lima mobil di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, berbuntut panjang. Partai ini berencana melaporkan upaya penyitaan tersebut ke polisi dan Komite Etik KPK. Lima mobil ini diduga terkait dengan kasus dugaan penerimaan suap dalam penetapan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Terhadap sikap oknum KPK yang berteriak, menekan petugas keamanan, hingga sikap yang tidak patut berakibat pada keadaan yang tidak menyenangkan, maka DPP PKS akan melaporkan insiden penyitaan yang tidak sesuai prosedur kepada Mabes Polri dan Komite Etik KPK," ujar Ketua DPP PKS bidang Hubungan Masyarakat Mardani Ali Sera, Jumat (10/5/2013). Tujuan pelaporan ini, sebut dia, adalah untuk menegakkan hukum yang adil, bermartabat, dan beretika.

Selain itu, sebut Mardani, PKS juga berharap ada mekanisme check and balance atas upaya penyitaan mobil oleh para penyidik KPK ini. "Kami akan laporkan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Insya Allah pekan depan. Yang diadukan oknum KPK yang datang," katanya.

Sebelumnya, penyidik KPK menyegel lima mobil yang di kantor DPP PKS sejak Senin (6/5/2013) hingga Selasa (7/5/2013) malam. Kelima mobil itu yakni VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara.

Awalnya, penyidik hendak menyita mobil-mobil itu, namun upaya itu gagal. Penyidik hanya berhasil menyegel mobil yang diduga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus impor daging sapi. Di dalam kasus impor daging sapi ini, KPK telah menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Rencananya, untuk mengangkut mobil-mobil itu, KPK akan meminta bantuan polisi. KPK pun menegaskan bahwa penyidiknya sudah datang sesuai prosedur, yakni membawa surat tugas penyitaan.

Namun, PKS bersikeras KPK tidak datang membawa surat penyitaan. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan yang dibawa KPK adalah surat pemanggilan terhadap Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. "Bukan surat penyitaan," jelasnya

LIMAK Tuding Jubir KPK Johan Budi Ikut Terlibat Kasus Hambalang

Berita HUKUM - Johan Budi SP, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding terlibat dalam kongkalingkong kasus korupsi Hambalang. Keterlibatan Johan Budi dikarenakan ia pernah melakukan pertemuan dengan Bupati Bogor, Rachmat Yasin 7 Februari 2013 lalu. Nah, di dalam pertemuan itu dinilai ada deal-deal tertentu antara Johan Budi dengan orang nomor satu di Bogor itu.

Menurut rilis LIMAK, Rabu (20/2), kecurigaan LIMAK muncul karena adanya pertemuan itu. Pertemuan 7 Februari itu berlangsung di Pendopo atau rumah dinas bupati Bogor. Pertemuan itu diawali dialog interaktif di gedung serba guna II, Sekda Kabupaten Bogor. Dalam acara itu dihadari pula Kepala Dinas Kabupaten Bogor.

Dalam rilis ditulis pula, "Sangat ironis, Johan Budi sebagai juru bicara KPK seharusnya tidak menghadiri acara yang diadakan di lingkungan kabupaten Bogor yang dihadiri kepala dinas kabupaten Bogor. Serta bertemu Rachmat Yasin yang saat ini masih terlibat kasus Hambalang yang ditangani KPK. Ini demi menjaga kredibilitas lembaga KPK."

Untuk itu, LIMAK menuntut KPK agar segera menjebloskan Rachmat Yasin ke sel penjara, KPK segera memeriksa juru bicaranya, Johan Budi SP, serta tangkap koruptor-koruptor Hambalang lainnya.

Sebenarnya, KPK sudah memeriksa beberapa pejabat pemerintah setempat, termasuk bupati Bogor. Sampai saat ini KPK belum menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka. Temuan di BPK menemukan 11 indikasi pelanggaran, di antaranya keterlibatan diduga melanggar UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melanggar peraturan bupati Bogor nomor 30 tahun 2009 tentang pedoman pengesahan master plan, site dan peta situasi

Sumber : http://m.beritahukum.com

KULWIT Fahri Hamzah [KPU Jangan Ditakut-takuti Dengan Alasan Kerusuhan ] @Fahrihamzah

1. Kenapa debat Calon Gubernur NTB (2013-2018) malam ini dibatalkan? #pilkadaNTB

2. Kita bisa saja percaya pada alasan sepihak KPU NTB tetapi masalahnya adalah, ini debat dalam ruangan   mirip studio.

3.Sebuah perdebatan adalah tradisi yang harus kita bela karena demokrasi menolak beli kucing dalam karung. Bongkar!!

4. Dalam perdebatanlah nampak sebagian dari karakter asli seorang pemimpin yg terbiasa pura2. Itupun kita tetap tertipu.

5. Di NTB, musuh kita diantaranya adalah feudalisme pemimpin dan inilah kata kunci kelemahan incumbent. 

6. Dia disebut Tuan Guru Bajang dan beberapa kali dulu saya ajak berdebat menolak dgn alasan pengikutnya tdk akan terima.

7. Orang2 itu katanya, tidak biasa melihat pimpinannya dibantah dan sang pimpinan menikmati.

8. Penyakit kita pemimpin adalah kalau kita mulai menolak nasehat dan menganggap kritik sebagai kejahatan.

9. Apalagi jika menikmati berada di tengah massa yang tidak kritis. Itu bukan cikal masyarakat madani.

10. Maka seharusnya itulah yang perlu kita sadarkan. Wahai massa ku, aku manusia biasa aku banyak salah dan tegurlah aku.

11.Kembali ke debat Metro TV malam ini. Kita masih meminta KPU jangan merusak pesta rakyat ini. Nikmatilah perdebatan!!

12.Kita (publik) belum tentu jadi tidak simpati pada kandidat incumbent hanya karena perdebatan.

13. Incumbent harus percaya diri bahwa ia akan dipilih kembali karena ia telah berbuat yang terbaik.

14.Sebaliknya KPU jangan mau ditakut2i dengan alasan kerusuhan. POLDA harus meyakinkan keamanan.

15.Kalau perdebatan aja dilarang ditonton lalu kita mau disuruh tonton apa? Ada2 saja!!! Sekian.

Datang Malam-malam, Tanpa Surat Penyitaan, KPK Seenaknya Sita Mobil Milik Partai dan Kader PKS.

Kader PKS tidak pernah menghalangi upaya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq. Yang menjadi persoalan ketika petugas keamanan kantor PKS menanyakan surat penyitaan, petugas KPK yang datang, Senin (6/5) malam  tidak bisa menunjukkan surat tersebut.

“Mereka hanya mengatakan nanti menyusul,” kata Zainuddin Paru, kuasa hukum LHI, Selasa (7/5) di Jakarta.
Persoalan lainnya, kata Zainuddinn, tidak semua mobil yang akan di sita milik LHI. “Ada mobil partai, dan milik kader PKS lainnya,” imbuh Zainuddin.
Zainuddin mengemukakan, ada dua hal yang menjadi keberatan tim hukum LHI. Pertama, KPK datang untuk menyita tanpa membawa surat penyitaan, sehingga petugas tidak tahu mobil mana saja yang ingin di sita.
Kedua, tidak semua mobil yang akan di sita milik LHI.
“Jadi ada prosedur yang tidak dipenuhi KPK, sehingga wajar jika petugas pengamanan menanyakan surat-surat itu,” katanya.
Terkait pengempesan ban mobil yang akan di sita KPK, Zainuddin menyatakan, pengempesan itu justru untuk mencegah agar mobil tersebut tidak dibawa keluar oleh pemiliknya. Karena hal itu justru akan menimbulkan delik baru.
Dan pengempesan dilakukan ketika petugas KPK sudah meninggalkan area kantor DPP PKS.
“Karena para pemilik mobil tersebut tidak terima mobilnya disita, sehingga mereka ingin membawa keluar.  Ketika berkonsultasi dengan saya, saya melarangnya,” tegas Zainuddin.
Menurut Zainuddin, dari enam mobil yang diberi KPK Line, hanya dua mobil yang milik LHI, yaitu Mazda putih dan Pajero hitam. Sisanya milik partai dan kader PKS

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/05/07/32770/datang-malam-malam-tanpa-surat-penyitaan-kpk-seenaknya-sita-mobil-milik-partai-dan-kader-pks/#ixzz2SbHOtqmU
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

KPUD NTB Batalkan Debat Cagub&Cawagub NTB di Metro TV Secara Sepihak

NTB - Akhirnya KPUD NTB membatalkan Debat Kandidat Cagub & Cawagub NTB tahap ke-2 yang sedianya akan disiarkan secara langsung oleh Metro TV. Keputusan pembatalan ini ditetapkan secara sepihak oleh KPUD NTB tanpa melibatkan tim pemenangan masing-masing calon kandidat. KPUD NTB hanya bermodalkan surat dari Kepolisian Daerah NTB tertanggal 6 Mei 2013, kemudian secara sepihak menetapkan bahwa Debat Kandidat di Metro TV tanggal 7 Mei 2013 dibatalkan.

Berikut ini kami kutipkan kultwit salah satu warga NTB (@ojhie) yang tidak setuju dengan pembatalan sepihak oleh KPUD NTB:

Akhirnya, tertanggal 6 Mei 2013, Kapolda NTB mengirimkan surat dgn perihal saran dan peninjauan kembali yang kedua #debatcagubNTB

Berdasarkan surat Kapolda tertanggal 6 Mei 2013, menurut polisi, ada beberapa kejadian pasca debat TV One pd tgl 27 April 2013

Pada saat debat TVOne, ada peserta tanpa undangan yg membawa senjata tajam. Oknum nya sdh tertangkap. Dgn dalih ini, #debatcagubNTB batal

Apakah ini alasan yang layak utk membatalkan sebuah debat nasional, karena alasan "peserta" gelap yg membawa senjata tajam?

Pertimbangan kedua, akibat debat, para simpatisan cagub melakukan perusakan terhadap baliho. #debatcagubNTB

Dari manakah alasannya, debat bisa memancing perusakan baliho? Dalam debat itu tdk ada ajakan utk merusak baliho. Bgm menarik hubungannya

Aksi rusak merusak baliho kandidat, sudah terjadi pra debat, dengan beragam motif. Mengapa debat yang tertuduh?

Contoh, di Lombok tengah terjadi perusakan baliho salah satu kandidat, krn kandidat tsb mencatut testimoni wabup loteng utk dukung dia

Sang wabup protes, dan beberapa pendukungnya merusak baliho kandidat tersebut. Pertanyaannya, mengapa ini juga tdk diusut oleh polisi?

Jk perusakn baliho jadi dalil pembatalan debat, semestinya pencatutan testimoni juga dilarang dong. Setiap pencatutan izin lapor polisi

Menjelang pemungutan suara, suhu politik NTB meningkat. Pihak keamanan menganggap masyarakat NTB belum siap menerima perbedaan.

Pihak keamanan menganggap, masyarakat mudah terprovokasi dan menjadikan tokoh sbg simbol panutan #debatcagubNTB

Jadi, bersediakah masyarakat NTB disebut masyarakat rentan dgn perbedaan? Gampang diprovokasi? Dimanakah bangga menjadi NTB?

Benarkah, krn tokoh menjadi simbol panutan, maka tokoh2 itu menjadi pemanas konflik, bukan bagian dr penyelesaian konflik?

Jika tokoh benar menjadi pemantik konflik, maka bagaimana kita mendudukkan eksistensi tokoh agama dan adat? Apa mereka pemantik konflik?

Pertimbangan ketiga, Polisi gunakan kewenangnnya utk membatalkan debat dengan alasan2 tadi, dengan alas hukum peraturan KPU 69

Pertimbangan keempat, pembatalan debat @Metro_TV mengacu pada kewenangan polisi utk mengusulkan pembatalan atau pemindahan tempat debat

Untuk menjaga kamtibmas, polisi mengusulkan pembatalan debat @Metro_TV , dgn empat pertimbangan tersebut

Diluar alasan itu. Ada celetukan alasan lain, pertikaian massa Pilkada Cabup Al khair dgn Sufi. Ini debat calon gubernur Pak, bkn bupati

Mengapa permasalahan Pilkada bupati, kemudian ditimpakan ke Pilkada Gubernur! Dimana hubungannya? Dimana relevansinya?

Jika polisi cermat, potensi konflik kampanye monologis lebih tinggi dibandingkan dgn debat kandidat di @Metro_TV

Tapi sampai sekarang, kampanye monologis dibiarkan berlangsung. Sedangkan debat calon dibatalkan, setelah semalam disepakati berjalan

Krn itu, saya menilai alasan ini lebih krn motif politik dibandingkan dgn motif keamanan.

Justru dengan cara Penyelenggara Pemilu spt ini, maka mrk sdg memanasi suhu politik dgn bertindak tdk fair.

Penyelenggara pemilu di NTB gagal menjadi ventilasi atas ruangan demokrasi NTB. Demokrasi kita terancam mati, dgn tuduhan buruk

Tuduhan terhadap karakter NTB, yg mudah terprovokasi, tdk siap menerima perbedaan, dan tokoh sbg "panutan konflik" adalah luka

Tuduhan sebuah institusi adalah legitimasi atas kegagalan kita membangun demokrasi di NTB, legitimasi atas rendahnya peradaban kita

Tapi saya tetap menganggap soal2 ini adalah efek dramatisasi dari keluhan salah satu kandidat yg tdk nyaman dgn debat

Surat KPUD NTB

Surat Kepolisian Daerah NTB 1

Surat Kepolisian Daerah NTB 2

Kami cinta KPU, kami cinta pemilu damai. Kami sayangkan KPU ditekan. Kami hargai usaha KPU utk memediasi semalam.

Kami khawatir dengan takluk nya KPU, kami khawatir dengan takluk nya demokrasi di NTB. Save Demokrasi

https://twitter.com/ojhie

Wow, PKS Gelar Diplomasi Budaya ke Sejumlah Negara

Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) akan memperkuat hubungan kemitraan dengan sejumlah negara melalui pendekatan seni dan budaya. PKS antara lain akan menampilkan sejumlah khazanah seni dan budaya Nusantara di sejumlah negara Asia dan Eropa melalui Festival Seni dan Budaya Nusantara yang diselenggarakan perwakilan PKS di luar negeri.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Seni dan Budaya, Yudi Widiana Adia, Minggu (7/5/2013) di Jakarta. Lebih lanjut Yudi mengatakan, diplomasi seni dan budaya tersebut sangat strategis untuk mengenalkan kekayaan seni, budaya dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat dunia.

“Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat ini, kami akan mengirimkan tim kesenian dan pegiat budaya untuk tampil dan menghibur masyarakat Indonesia di sejumlah negara antara lain di Jepang, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, serta Turki,” ujar Yudi.

Tim Kesenian dan Budaya PKS tersebut, lanjut Yudi akan menampilkan atraksi seni dan budaya Nusantara yang sangat beragam. Selain tari-tarian dari berbagai daerah di Nusantara, juga terdapat sejumlah dalang muda baik wayang golek maupun wayang kulit yang selama ini aktif dalam pagelaran wayang dakwah.

“Pesan-pesan moral dan perbaikkan akhlaq disampaikan melalui wahana wayang dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti kaum muda,” tutur Yudi.

Sedangkan para pegiat budaya akan banyak berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat Indonesia di luar negeri tentang perkembangan budaya Nusantara saat ini. Dialog juga diharapkan mampu menghasilkan formulasi yang tepat agar budaya menjadi arus utama pembangunan di Indonesia. Sehingga pembangunan tidak lagi hanya melalui pendekatan politik, hukum, dan ekonomi saja, namun juga melalui pendekatan budaya agar dihasilkan visi pembangunan yang manusiawi dan universal.

“Dalam bahasa kami untuk kader PKS PKS, jadilah kader-kader yang Islamis, Humanis, dan Indonesiawi,” pungkas Yudi.