Pengurus PKS se-Indonesia Kumpul di Jakarta Mantapkan Langkah 3 Besar

Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 33 DPW se-Indonesia berkumpul di Jakarta. Para pengurus partai berlambang bulan sabit kembar ini berkonsolidasi dalam memenuhi target 3 besar dalam Pemilu 2014.

Rapat kerja DPP bersama 33 DPW PKS berlangsung selama 3 hari yakni Jumat hingga Minggu (24-26/5/2013) di Hotel Bidakara, Jakarta. Agenda utama rapat adalah membahas perkembangan terakhir dukungan publik terhadap PKS jelang pemilu (election update).

Sekjen DPP PKS Muhammad Taufik Ridho menyatakan pertemuan ini untuk menyosialisasikan strategi PKS pasca konsolidasi internal di periode bulan Februari-April yang dipuncaki pada acara Hari Ulang Tahun PKS ke-15 dan Rakornas di Kota Semarang akhir April lalu.

"Prinsip strategi, pesawat PKS ini sudah di landasan dan dalam posisi take off," ujar Taufik.

Taufik menyatakan musibah pertama yang melanda kader PKS dalam dugaan kasus korupsi tidak membuat PKS menunda langkah-langkah pencapaian target 3 besar.

"Kasus tersebut sudah ditangani dengan baik oleh tim pengacara, dan akan terus diperkuat, akan tetapi kerja kader di masyarakat dari laporan sementara menunjukkan kepercayaan masyarakat pada PKS masih tinggi," jelas Taufik.

Sementara Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan Mardani Ali Sera menambahkan PKS tetap menjaga optimisme di tengah ujian kasus dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Alhamdulillah, kami tetap yakin tetap optimis berjuang. Pilar kami kader yang solid dan berkualitas. Struktur yang sehat (tidak ada konflik) dan anggota legislatif yang 1300-an yang selalu turun ke masyarakat untuk melayani," kata Mardani.

Dalam survei yang dilakukan baru-baru ini seperti yang dibuat Median Survey Nasional, elektabilitas PKS masih berada di peringkat 3 meskipun turun dibanding perolehan pemilu 2009.

Berikut tingkat elektabilitas parpol jika Pemilu digelar hari ini, berdasarkan survei Median:
1. Partai Golkar 17,1
2. PDIP 16,7
3. PKS 7,2
4. Partai Demokrat 7,1
5. Partai Gerindra 6,5
6. PKB 5,6
7. PPP 5,2
8. NasDem 3,7
9. PAN 3,5
10. Hanura 1,3
11. PBB 0,6
12. PKPI 0,1

Sebar Berita PKS Tendensius di Google, Akhirnya Kompas.Com Diblokir Facebook?

Sejumlah pemberitaan terkait di portal berita Kompas.com tak bisa disebarluaskan melalui situs jejaring sosial Facebook.

Ketika pembaca hendak melakukan sharing berita via Facebook melalui tombol "Like" dan "Share" yang terdapat di dalam artikel, sebuah pesan "error" akan muncul.
Pesan "error" tersebut menyatakan bahwa tautan berita yang bersangkutan telah diblokir lantaran dianggap tidak aman atau mengandung spam.

Pemblokiran yang sama juga terjadi di browser dan aplikasi Facebook versi mobile, serta apabila pembaca hendak melakukan sharing manual via Facebook dengan melakukan "copy-paste" alamat URL berita ke kolom status dalam situs jejaring sosial tersebut.

Hal yang sama terjadi bila pengguna Facebook ingin mengirimkan tautan berita tertentu ke teman melalui fitur "Private Message".

Lebih spesifiknya, pemblokiran Facebook menimpa sejumlah berita yang dipublikasikan pada hari Rabu, 22 Mei 2013 kemarin, tepatnya di rubrik Nasional. Sementara itu, berita yang dipublikasikan pada hari lain ataupun di rubrik lain tidak mengalami masalah yang sama.

Informasi sebelumnya menyatakan bahwa masalah hanya terjadi pada artikel terkait kasus impor daging sapi. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa masalah terjadi tidak secara spesifik ke pemberitaan tersebut. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari pemberitaan sebelumnya

Isu Darin & Aliran Uang Fathanah Merebak, Ini Tanggapan Resmi PKS

Isu Darin Mumtazah yang dinikahi Luthfi Hasan tengah hangat diperbincangkan publik. Ada juga aliran uang Ahmad Fathanah ke 45 perempuan. Mau tak mau isu itu banyak dikaitkan dengan PKS. Bagaimana sikap resmi PKS soal isu itu?

"PKS tetap berusaha selalu menjadi partai yang lebih baik. Karena itu PKS membuka diri atas masukan, kritik, dan saran dari semua. PKS yakin itu bagian dari rasa cinta dan perhatian," jelas Kepala Bidang Humas PKS Mardani Ali Sera dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (23/5/2013).

Mardani menegaskan, untuk kasus Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan jelas itu hubungan pribadi di antara keduanya. Tak ada kaitan dengan PKS.

"Untuk kasus dana yang mengalir dari AF monggo diusut dan dibuka di pengadilan. PKS mengapresiasi PPATK yang sangat diperlukan bagi terwujudnya transparansi yang jadi dasar Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," imbuhnya.

"Untuk kasus Darin, kami berpendapat, monggo dibuktikan, diusut dan diselidiki. Jika terbukti benar terjadi pernikahan, ini sangat tidak biasa dalam rumah tangga kader PKS," tambahnya.

Menurut Mardani, kader PKS dalam pernikahan selalu dilakukan antara kader yang seperjuangan. "Selalunya pernikahan kami lakukan di antara ikhwan dan akhwat yang satu perjuangan. Karena itu, sekali lagi jika itu benar terjadi maka kami tidak memahami landasan terjadinya pernikahan itu. Doa kami, berita itu tidak benar," urainya.

Kalau seandainya benar, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Luthfi Hasan selaku pribadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Jikapun benar, maka tiap orang mesti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya," tutupnya.

SJP Ramaikan Rihlah Pilkada kader Lombok Timur

NTB - PILKADA NTB sudah berlalu, kini tinggal menunggu hitungan detik untuk memastikan siapa yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur lima tahun yang akan datang. Saat-saat ini suasana bahagia dirasakan bagi yang mendapat suara terbanyak dalam Pilkada tersebut, dan adapula yang penuh gundah gulana melihat hasil quick count yang menempatkan calonnya dibawah dari suara yang terbanyak. Hal itu sangatlah wajar bagi setiap calon ataupun pendukung.

Namun pada pilkada kali ini ada yang lebih menarik perhatian dimata public, jika melihat suara yang didapatkan oleh calon ini sangatlah jauh dari calon-calon yang lain ( SJP-Johan). Akan tetapi dengan suara 7,91 % berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan SJP-Johan terus mengajak relawan dan para kader PKS merayakan kerja-kerja  mereka.

Di Lombok Timur sendiri, pasangan nomor urut dua ini turut serta dalam acara rihlah pilkada yang digelar oleh DPD PKS Lombok Timur, Ahad ( 19/5/2013) di kokok pedek kecamatan Sambalia. Acara yang dikemas dengan penuh santai dan alur yang penuh segar ini diharapkan bisa membuat kader PKS melupakan segala jerih payah untuk berjuan di pilkada kemarin dan terus bekerja untuk menang 2013.

Tak satupun dari peserta rihlah pilkada tersebut yang sedih, hal ini bisa kita lihat dalam beberapa aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut seperti main bola bersama kader.

SJP Ikut Main Bola bersama kader PKS

Dalam pertandingan itu SJP bersama timnya menjamu tim DPS PKS Lombok Timur, dan mau tidak mau SJP harus mengakui keunggulan tim DPD tersebut.

Tidak hanya itu, acara tersebut di isi dengan mandi mani kader, dimana SJP salah satu pigur PKS ini menjadi incaran semua kader untuk di lempar ke bibir pantai

SJP dipopon ke bibir pantai

Semua kegiatan rihlah pilkada ini sengaja di desain penuh santai supaya ada kebersamaan yang muncul di seluruh kader ataupun pengurus DPD setempat untuk siap untuk selalu siap bekerja, bekerja, bekerja penuh cinta, kerja dan harmoni.

LHI dan PKS Terbukti Bersih, Metro TV dan TVOne Pecundangi Fakta Hukum

Kesaksian Ahmad Fathanah pada sidang Pengadilan Tipikor kasus suap impor daging sapi yang berlangsung Jum’at (17/5) siang, secara tidak langsung telah mematahkan opini yang dibangun sejumlah media selama ini. Fathanah menyatakan permintaan ma’afnya karena telah mengkaitkan kasusnya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), padahal sebenarnya mereka sama sekali tidak terlibat.

Begitu juga dengan uang Rp 1 milyar yang diterimanya dan kemudian disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fathanah menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada tujuan memberikan uang tersebut kepada LHI. "Saya tidak katakan uang itu untuk Ustadz Luthfi. Saya cuma mengatakan kalau ada waktu bolehkah ketemu? Tapi tujuan untuk memberi itu enggak ada," kata Fathanah.

“Soal dana dari Indoguna utk PKS itu,hanya wacana saya dgn Bu Elda dan Maria saja. Nggak sampai ke PKS (dananya), Setiap saya sodorkan dana dari Indoguna, LHI selalu menolak hingga akhirnya uang itu saya bawa dan gunakan sendiri.” Jelas Fathanah lebih lanjut.

Sayang sekali, mendapati kesaksian Fathanah amat bertentangan dengan opini publik yang digembar gemborkan media massa selama ini. TV One dan Metro TV telah secara nyata mempecundangi fakta hukum persidangan tersebut dengan menghentikan siaran live-nya secara mendadak.

Pada berita-berita selanjutnya, di sore dan malam hari, kedua stasiun TV ini kembali melakukan aksi pemutarbalikan fakta dengan menayangkan potongan-potongan fakta yang dianggap dapat menyudutkan PKS. Sikap ini jelas menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat “Skenario apakah yang hendak dihadirkan oleh 2 stasiun TV ini?, Adakah skandal politisasi hukum lewat media?

Melihat fakta persidangan itu, Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B Nahrawardaya, menilai ada indikasi politisasi dan kriminalisasi terhadap PKS dan LHI dengan memanfaatkan KPK. Untuk itu, dirinya akan mengawal proses persidangan kasus ini.

“Dalam persidangan hari ini, cukup jelas. Kasus ini, tidak ada hubungannya dengan PKS ataupun LHI. Skornya 1-0 untuk keunggulan PKS. Saya yakin, kalau memang LHI bersalah maka PKS tidak akan membelanya. Demikian pula kader lainnya. Namun kalau ada pendzoliman, apalagi menyangkut nama baik organisasi ya harus dilawan,’’ paparnya saat mengawal proses persidangan TIPIKOR Jumat (17/05/2013).

Fathanah: Duit Rp 1 Miliar Bukan Buat Luthfi

Tersangka Ahmad Fathanah Mengatakan bahwa uang Rp. 1 Miliar yang diterimanya dari PT Indoguna Utama, bukan untuk diberikan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Luthfi Hasan Ishaaq.
Dia mengaku, sebelum tertangkap oleh penyidik KPK di Hotel Le Meridien, Jakarta, dia memang berencana menemui Luthfi.

"Saya tidak katakan uang itu untuk Ustadz Luthfi. Saya cuma mengatakan kalau ada waktu bolehkah ketemu? Tapi tujuan untuk memberi itu enggak ada," katanya saat memberi kesaksian dalam persidangan di pengadilan Tipikor, Jumat (17/5/2013), dengan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Dia mengatakan, rencana pemberian uang itu hanya sebagai bentuk wacana yang dia bicarakan sebelumnya bersama Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

"Tapi bukan untuk Ustadz Luthfi, karena dengan Ibu Elizabeth hanya berwacana saja seperti itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fathanah dan Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Selain Fathanah, Maharani Suciyono juga diminta keterangannya sebagai saksi. Maharani ditangkap KPK bersama Fathanah di kamar Hotel Le Meridien.

"Membongkar Agenda Setting Media" | Kultwit by @MahfudzSiddiq

Mahfudz Siddiq 
@MahfudzSiddiq

1. Ledakan informasi sbg buah dr open-society, advanced ICT dan booming mass-media industry bisa hasilkan masyarakat yg #bising.


2. Teorinya dikenal dgn over-communicated society. Ruang persepsi & opini publik jd ruang sesak yg berjejalan dgn proses informasi.


3. Kelahapan publik tuk serap informasi yg berjejalan srgkali lampaui kemampuan seleksi exposure & persepsi thd informasi & sumbernya.


4. Kapasitas pengetahuan dan pengalaman publik sgt tentukan kapasitas seleksi eksposur & persepsi thd informasi yg diterima dr media.


5. Pd dasarnya publik serap informasi tuk penuhi kebutuhan hidup dgn berbagai fungsinya, al pengamatan sosial (social surveillance).


6. Maka informasi yg diserap bisa bentuk pengetahuan, persepsi, opini, sikap bahkan perilaku publiknya. Pelaku media paham benar ini.


7. Media massa dlm memproduksi informasi dlm beragam format punya tujuan memenuhi kebutuhan sekaligus membentuk agenda publik.


8. Maka dikenallah agenda-setting media massa, juga dgn beragam kepentingan yg melatarinya. Publik sejatinya jg punya agenda-setting.


9. Jurnalisme mmg dituntut obyektif dan responsibel. Namun saat masuk dlm ruang industri media-massa, maka tdk mudah prakteknya.


10. Fair-relations antara media massa dan masyarakat hrs tempatkan keduanya secara equal dgn informasi sbg bridge/jembatan penghubung.


11. Realitas yg srg terjadi, agenda-setting media cenderung mendominasi agenda-setting masyarakat. Diperlukan demokratisasi informasi.


12. Mk diperlukan regulasi kuat untuk bangun fair-relations antara media massa & masy. Di negara demokrasi maju, regulasi ketat sekali.


13. Bgm realitas industri media massa di Indonesia? Bgm realitas masy dlm berinteraksi dgn media massa? Bgm fair-relations keduanya?


14. Komunikasi interpersonal yg msh subur di masy jadi sarana efektif dlm pendidikan masy ini. Sekaligus bangun keseimbangan informasi.


15. Demokratisasi informasi jg butuh proses pendidikan masy (popular education) tuk bangun budaya komunikasi/informasi yg positif.


16. Smntr tuk media massa jg dibangun instrumen kelembagaan tuk pembinaan & pengawasan sprt Dewan Pers dan KPI sesuai regulasi/UU.


17. Selain media dan masy, ada variabel ketiga yaitu sumber informasi. Siapa saja bisa jadi sumber informasi bagi media massa.


18. Dlm media-engineering, suatu pihak bahkan bisa mendisain dirinya menjadi sumber informasi bagi media massa dgn tujuan tertentu.


19. Dlm sistem otoritarian, pihak penguasa seringkali "memaksa" media massa menjadikan mereka sbg satu2nya sumber informasi.


20. Dlm iklim demokrasi kapitalistik, pihak pebisnis/pemodal bisa dominasi sumber informasi bg media massa. Iklan korporasi/komersial.


21. Pd fase transisi & konsolidasi demokrasi, lembaga2 politik sec sadar bangun posisi sbg sumber informasi bg media massa. Bayarpun ok.


22. Bahkan ada jg orang politik yg bangun kekuatan media massa tuk penguatan mission-nya. Sah saja selama tunduk pd regulasi.


23. Kompleksitas relasi antara media, masy & sumber informasi munculkan pihak lain: konsultan komunikasi, termasuk dlm urusan politik.


24. Jadi kita bs identifikasi 4 aktor dlm konteks "ruang besar proses informasi" : masy, media, sumber info dan konsultan. Ramai pasti.


25. Ada satu hal penting dan mendasar dr keseluruhan dinamika/kompleksitas proses informasi yg hrs dijaga di era demokratisasi!


26. Yaitu siapapun boleh lakukan media-engineering tuk bangun pengetahuan, persepsi, opini, sikap & perilaku masyarakat.


27. KECUALI lembaga penegakan hukum. Ia tdk boleh sedikitpun melakukan/melibatkan media-engineering dlm penanganan proses hukum.


28. Itulah knp di negara demokrasi maju akses media dlm liput proses peradilan misalnya diatur sgt ketat.


29. Hakim, jaksa, polisi jg diatur kode etik ketat dlm berikan pernyataan pers dlm kasus hukum yg sdg berjalan.


30. Bagi media massa sendiri ada larangan keras lakukan "trial by the press" -- penghakiman oleh media massa. Sanksi pun berat.


31. Distorsi demokrasi & ancaman besar bg fair-relations antara media & publiknya, jk lembaga penegak hukum lakukan media-engineering.


32. Krn dgn media-engineering, lembaga penegak hukum sdh masukkan unsur non-hukum dlm prosesnya. Keliru secara prinsip.


33. Namun dlm deviasi praktek, pelibatan media-engineering jika sejak awal ada intensi politik dgn gunakan instrumen hukum.


34. Deviasi praktek ini bisa dilakukan oleh aktor dlm atau luar lembaga penegak hukum, atau kolaborasi keduanya.


35. Ambil contoh. Upaya sita bbrp mobil di DPP PKS stlh gagal krn tdk tunjukkan surat tugas, lembaga tsb esoknya datang dgn bawa pers.


36. Atau intensi ekspos media yg dilakukan seorang jubir - yg mantan wartawan - thd pengembangan kasus yg kaburkan pokok kasusnya.


37. Pandangan ttg #bising yg saya ajukan berlaku umum, untuk semua proses hukum, dlm konteks relasi publik-media-sumber berita.


38. Bagi semua kader PKS, pesan saya hanya satu. Trus berjalan dgn "Bekerja, Cinta dan Harmoni". Good Luck!


39. Maka berkomunikasilah dgn siapapun dlm spirit ini. Jangan ketidaksukaan kita pada satu pihak membuat kita abai berlaku adil.


40. Secara hukum kita tdk punya otoritas menyatakan "beliau tidak salah". Krn itu sdh beralih jadi otoritas lembaga penegak hukum.


41. Tapi kita punya hak untuk katakan pada siapapun: "berbuatlah dgn cara yg benar sbgmn Anda tdk suka dizhalimi."


42. Dan jika ada yg memaksakan cara yg tidak benar kepada kita atau orang lain, maka jadi kewajiban kita untuk menolaknya.


43. Kita harus terus "bersuara" untuk diri kita, orang lain dan bahkan untuk mereka yang memiliki itikad buruk thd kita sekalipun.


44. Teruslah bekerja dgn baik krn kita cinta negeri dan bangsa ini, agar terbit segera harmoni kehidupan yg diimpikan semua orang.


45. Jika ada yg ingin merespon TL #bising baiknya Anda tdk mengkorupsi lagi kalimat2 saya untuk tujuan disinformasi. Publik cerdas.


46. Dan buat mas @febridiansyah saya masih ingin belajar hukum dari Anda melalui pertanyaan saya dini hari tadi. Tengkyu semua.


47. Terakhir, buat Bung @fadjroeL dan @TrioMacan2000 -- Anda semua senior saya. Salam hormat. 

PKS Siap Laporkan Oknum Petugas KPK Kepada Mabes Polri dan Komite Etik KPK

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi menyita lima mobil di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, berbuntut panjang. Partai ini berencana melaporkan upaya penyitaan tersebut ke polisi dan Komite Etik KPK. Lima mobil ini diduga terkait dengan kasus dugaan penerimaan suap dalam penetapan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Terhadap sikap oknum KPK yang berteriak, menekan petugas keamanan, hingga sikap yang tidak patut berakibat pada keadaan yang tidak menyenangkan, maka DPP PKS akan melaporkan insiden penyitaan yang tidak sesuai prosedur kepada Mabes Polri dan Komite Etik KPK," ujar Ketua DPP PKS bidang Hubungan Masyarakat Mardani Ali Sera, Jumat (10/5/2013). Tujuan pelaporan ini, sebut dia, adalah untuk menegakkan hukum yang adil, bermartabat, dan beretika.

Selain itu, sebut Mardani, PKS juga berharap ada mekanisme check and balance atas upaya penyitaan mobil oleh para penyidik KPK ini. "Kami akan laporkan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Insya Allah pekan depan. Yang diadukan oknum KPK yang datang," katanya.

Sebelumnya, penyidik KPK menyegel lima mobil yang di kantor DPP PKS sejak Senin (6/5/2013) hingga Selasa (7/5/2013) malam. Kelima mobil itu yakni VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara.

Awalnya, penyidik hendak menyita mobil-mobil itu, namun upaya itu gagal. Penyidik hanya berhasil menyegel mobil yang diduga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus impor daging sapi. Di dalam kasus impor daging sapi ini, KPK telah menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Rencananya, untuk mengangkut mobil-mobil itu, KPK akan meminta bantuan polisi. KPK pun menegaskan bahwa penyidiknya sudah datang sesuai prosedur, yakni membawa surat tugas penyitaan.

Namun, PKS bersikeras KPK tidak datang membawa surat penyitaan. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan yang dibawa KPK adalah surat pemanggilan terhadap Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. "Bukan surat penyitaan," jelasnya

Pengamat Hukum Tata Negara: KPK Memang Melakukan Tindakan Diskriminatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai diskriminatif dalam penanganan kasus tindak kejahatan korupsi. Sebab, KPK terkesan lalai dalam menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan penguasa.

Penilaian itu disampaikan pengamat hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Menurutnya, tidak bisa dihindari dan sangat beralasan jika publik menilai bahwa KPK diskriminatif dalam penanganan korupsi.

"Terlalu sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa KPK tidak diskriminatif dalam

penanganan kasus korupsi," kata Margarito, Senin (4/2/2013).

Seharusnya, kata dia, KPK tidak tebang pilih dalam penahanan tersangka kasus korupsi. Menurutnya, siapapun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera tahan.

"Saya kira KPK harus menjelaskan kepada publik. Kenapa KPK subjektif dalam menangani kasus korupsi. Apakah yang satu dari partai penguasa dan yang satu dari parpol bukan pemerintah," tegas Margarito.

Diketahui, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olah raga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Namun, Andi masih bebas berkeliaran.

Berbeda halnya dengan penahanan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Proses penahanan Luhtfi dapat dibilang cukup singkat.

Hidayat Berkicau Tentang KPK di Twiter

Kultwit Hidayat Nur Wahid
(@hnurwahid)

1. Pagi sahabat, Insya Allah fikiran masih sejernih pagi. Mdh2an sahabat bisa jernih menilai knp ada kesan #PKSMelawan KPK.


2. Bbrp hari ini, media menaruh perhatian besar kpd PKS krn isu #PKSMelawan KPK. Itu tentu krn cinta kpd PKS dan KPK :)


3. Kesan bhw #PKSMelawan KPK jadi luar biasa krn media menulisnya semacam itu. Pdhl, tak ada track record PKS melawan KPK.


4. Sejak dlm rancangan pembuatan UU ttg KPK, Fraksi PKS sangat jelas dukung keberadaan KPK dg kewenangan yg kuat.


5. Thn lalu ada hingar bingar usulan revisi UU KPK di DPR, FPKS pun berada di garda terdepan tolak revisi UU itu krn akan membonsai KPK.


6. Sikap kami jelas. Ketika Ust LHI didatangi KPK dan mrk sampaikan surat utk penahanan, apakah #PKSMelawan? Tidak!


7. Utk Ust LHI yg kami cintai karena Allah saja, PKS tdk lakukan perlawanan, apalagi hanya utk bbrp unit mobil.


8. Kata tim hukum Ust LHI, Pak Zainuddin Paru, wkt itu sekuriti DPP sdh persilakan, tapi minta KPK prlihatkan dulu surat tgas utk penyitaan.


9. Nyatanya, pihak KPK tak bisa tunjukkan surat penugasan, maka sekuriti persilakan datang Selasa (7/5) pagi dg bawa surat tugas.


10. Selasa (7/5) sore tim KPK datang lg, tapi surat tugas tak dibawa, justru bawa surat undangan kpd Ketua Majlis Syuro & Presiden PKS.


11. Ketika kawan2 sekuriti lihat tak ada surat tugas, wajar mereka merasa brtgjwb utk amankan barang2 di lingk DPP. Itu tugas mrk.


12. Prinsipnya, tak akan #PKSMelawan KPK. Silakan ambil mobil2 itu. Tapi...


13. Tapi, supaya tak jadi heboh, apa sih susahnya KPK bawa surat dan secara definitif sebutkan mobil mana yg mau diambil & atas dasar apa?


14. Saya yakin kalau itu dilakukan, aplg dg kordinasi dg pimp partai spt dulu dilakukan trhadap Ust LHI, tak akan ada masalah.


15. Kata kuncinya, tak benar #PKSMelawan. PKS cm ingatkan, mekanisme pnegakan hukum harus dibarengi komitmen utk tegakkan hkum itu sndiri.


16. Jalankan aturan2nya, maka PKS akan dukung KPK. Tak akan #PKSMelawan. Sbgm track record PKS yg selalu cinta dan dukung KPK. Sekian.

Fahri Hamzah: Johan Budi Lakukan Kebohongan Publik

Debat seru terjadi malam ini, Rabu (8/5/2013) di Metro TV. Debat ini mempertemukan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, untuk membahas seputar Kasus Impor Sapi. Pada kesempatan ini  Johan Budi tak bisa berkutik menghadapi argumen Fahri Hamzah.

Pada debat ini, Fahri Hamzah mengatakan bahwa Johan Budi lakukan kebohongan publik terkait penyitaan di DPP PKS.

“KPK datang ke DPP PKS tidak membawa surat penyitaan. Anda jangan melakukan kebohongan publik,” kata Fahri Hamzah.

Sampai disini, Johan Budi tak berkutik. Kemudian dengan nada ragu Johan Budi menjawab.

“Oke, kita buka di pengadilan kami punya bukti video,” ujar Johan, lalu diam.

Menurut Fahri, selain melakukan kebohongan publik, KPK juga melakukan pelanggaran prosedur.

“Masa mengambil mobil orang lain tidak ada suratnya. Anda menyalahi prosedur. Ini bertentangan dengan KUHAP,” tegas Fahri.

“Hukum jangan diputar menjadi opini publik semau mereka.  Perang opini lawan KPK tidak akan menang, makanya Johan Budi dipelihara,” pungkas Fahri Hamzah.

Sumber : http://pks-kabserang.org

Mamiq Bayan (Pendukung TGB) : SJP Luar Biasa!

Mamiq Sar’i Bayan, Budayawan asal Lombok Tengah cukup populer hingga ke Lombok Utara. Maka tak heran Mamiq Bayan, panggilan akrabnya, dijadikan sebagai salah satu figur yang testimoni dan photonya dipajang pada baliho TGB-Amin.

Baliho-baliho TGB-Amin yang memuat gambar budayawan berjenggot putih ini tersebar di sejumlah tempat strategis di Lombok Tengah dan Lombok Utara. Namun demikian, hal itu tidak lantas membuat dirinya subjektif dalam menilai kekuatan pasangan kandidat lainnya.

Pada hari Selasa (7/5), dihadapan sejumlah wartawan Lombok Tengah, Mamiq Bayan menyampaikan kekagumannya atas soliditas dan kekuatan tim SJP-Johan.(whg)

Berikut video ungkapan kekaguman Mamiq Bayan;

 http://www.youtube.com/watch?v=1A5emPRZh8Y&feature=player_embedded

Transkrip Video Mamiq Bayan
Assalamualaikum Wr Wb
Kepada semua pemiarse,
Seandaikata, Mamiq Bayan menjadi calon gubernur, pada saat ini, yang saya khawatirkan adalah nomor 2 (dua). Karena, dari kegesitannya, dari kehebatannya, timmnya, tidak tau siang dan malam berjalan, tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu uang, jalan terus, di semua pohon-pohon kayu, di semua tempat-tempat yang adalah stiker-stiker itu sudah ada. Luar biasa!
Sekian dan terima kasih. 
Jadi SJP ini luar biasa? (tanya seorang wartawan Tv). Iya, SJP ini luar biasa!.

Sumber : http://www.pksloteng.org

KULWIT Fahri Hamzah [KPU Jangan Ditakut-takuti Dengan Alasan Kerusuhan ] @Fahrihamzah

1. Kenapa debat Calon Gubernur NTB (2013-2018) malam ini dibatalkan? #pilkadaNTB

2. Kita bisa saja percaya pada alasan sepihak KPU NTB tetapi masalahnya adalah, ini debat dalam ruangan   mirip studio.

3.Sebuah perdebatan adalah tradisi yang harus kita bela karena demokrasi menolak beli kucing dalam karung. Bongkar!!

4. Dalam perdebatanlah nampak sebagian dari karakter asli seorang pemimpin yg terbiasa pura2. Itupun kita tetap tertipu.

5. Di NTB, musuh kita diantaranya adalah feudalisme pemimpin dan inilah kata kunci kelemahan incumbent. 

6. Dia disebut Tuan Guru Bajang dan beberapa kali dulu saya ajak berdebat menolak dgn alasan pengikutnya tdk akan terima.

7. Orang2 itu katanya, tidak biasa melihat pimpinannya dibantah dan sang pimpinan menikmati.

8. Penyakit kita pemimpin adalah kalau kita mulai menolak nasehat dan menganggap kritik sebagai kejahatan.

9. Apalagi jika menikmati berada di tengah massa yang tidak kritis. Itu bukan cikal masyarakat madani.

10. Maka seharusnya itulah yang perlu kita sadarkan. Wahai massa ku, aku manusia biasa aku banyak salah dan tegurlah aku.

11.Kembali ke debat Metro TV malam ini. Kita masih meminta KPU jangan merusak pesta rakyat ini. Nikmatilah perdebatan!!

12.Kita (publik) belum tentu jadi tidak simpati pada kandidat incumbent hanya karena perdebatan.

13. Incumbent harus percaya diri bahwa ia akan dipilih kembali karena ia telah berbuat yang terbaik.

14.Sebaliknya KPU jangan mau ditakut2i dengan alasan kerusuhan. POLDA harus meyakinkan keamanan.

15.Kalau perdebatan aja dilarang ditonton lalu kita mau disuruh tonton apa? Ada2 saja!!! Sekian.

Larangan Mendagri Untuk Fotocopy e-KTP, Ini Surat Edarannya

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada sejumlah pihak terkait mengatakan e-KTP tidak diperkenankan difoto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP.
Berikut surat edaran Mendagri yang mengimbau e-KTP tidak difotocopy:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor: No. 471.13/1826/SJ
Sifat: Penting
Lampiran: -
Hal: Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.
Jakarta,  11 April 2013
Kepada:
1. Para Menteri/Kepala LPNK/Kepala Lembaga lainnya;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati/Walikota.
di- SELURUH INDONESIA
SURAT EDARAN
Sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.    Kelebihan yang mendasar dari e-KTP adalah bahwa di dalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan;
2.    Chip yang tersimpan didalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan card reader (alat pembaca chip);
3.    Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk card reader sebagaimana diamanatkan Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan agar e-KTP yang sudah dimiliki oleh penduduk (masyarakat), dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan hormat kami ingatkan kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk :
1. Memfasilitasi semua unit kerja/badan usaha atau nama lain di jajaran

masing-masing yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menyediakan card reader dalam waktu yang singkat, dengan penjelasan sebagai berikut: a.    Penyediaan anggaran dan proses pengadaannya merupakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga/Badan Usaha atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.    Semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi;
c.    Agar card reader tersebut dapat digunakan untuk membaca chip e-KTP secara efektif, maka dalam persiapan pengadaannya, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis dikoordinasikan dengan Tim Teknis Pemanfaatan e-KTP, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
2.    Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, maka diminta kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan difoto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat "Nomor Induk Kependudukan (NIK)" dan "Nama Lengkap"
3.    Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP.
Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi.
Tembusan Yth:
1.    Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2.    Bapak Wakil Presiden Republlk:Indonesia;
3.    Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
4.    Menteri Koordinator Bidang perekonomian;
5.    Menteri Koordinator Bidang Kesra;
6.    Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7.    Kepala Lembaga Sandi Negara;
8.    Rektor Institut Teknologi Bandung

Wisata Desa Adat Sade

Salam Anak Sasak

Selain terkenal dengan wisata alamnya, Lombok juga memiliki wisata adat dan budaya yang dapat dikunjungi  para wisatawan, baik asing maupun lokal. Ya, wisata budaya kali ini adalah mengunjungi desa adat Sade yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah.

Welcome to Sade | Image by: Fazword

Sade merupakan nama perkampungan warga suku sasak yang masih menampilkan ciri khas suku Sasak secara langsung, yang paling terlihat adalah penggunaan rumah adat Sasak sebagai rumah seluruh warga di sini. Terletak di kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, perkampungan ini dihuni oleh +- 750 jiwa. Sade sangat mudah untuk dikunjungi. Dari Bandara Internasional Lombok, dengan menggunakan kendaraan pribadi hanya membutuhkan waktu antara 15-20 menit ke arah timur Bandara. Dari Mataram, hanya memakan waktu tempuh kurang lebih satu jam dengan berkendara melalui jalur utama menuju pantai Kuta dan Tanjung Ann. Sebagai tambahan informasi, bagi Anda yang akan berkunjung ke Pantai Kuta atau Pantai Tanjung Ann, Anda akan melewati Sade terlebih dahulu sebelum sampai di pantai tersebut.

Tiba di depan perkampungan, Anda akan langsung disambut pemandu wisata yang merupakan warga asli Sade. Pemandu di sini bukanlah pemandu berbayar alias gratis. Anda akan langsung diajak masuk ke perkampungan, tapi di depan gerbang Anda perlu mengisi buku tamu dan memasukkan uang donasi seikhlasnya untuk pengembangan dan pelestarian kampung. Pemandu tadi akan membawa Anda berkeliling kampung, melihat rumah-rumah adat di sana, melihat proses penenunan kain songket khas sasak atau yang disebut proses Nyesek, dan bahkan membawa Anda yang ingin berbelanja oleh-oleh kepada penjual yang ada di dalam perkampungan.

Oke, kita mulai melangkah ke dalam perkampungan. Sepanjang jalan yang dilalui adalah celah antara rumah-rumah adat masyarakat di sini. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan pekarangan depan rumahnya untuk berjualan souvenir khas Sasak. Sangat membantu para wisatawan yang ingin membeli buah tangan dari sini karena banyaknya variasi yang dapat dipilih. Paling awal kita akan berkenalan dengan rumah adat yang disebut sebagai Bale Tani. Bale Tani merupakan rumah tinggal bagi masyarakat di sini, terdiri dari dua lantai, berdindingkan anyaman bambu, beratap alang-alang, dan berlantai campuran tanah dengan kotoran kerbau/sapi.

Jejeran Bale Tani Sade | Image by: Fazword

Kita bahas satu-persatu. Lantai pertama disebut juga Bale Luar adalah lantai rumah yang digunakan untuk menyambut tamu, atau bagian rumah paling depan. Sedangkan lantai atas/dua disebut juga Bale Dalam adalah tempat tidur anak perempuan dan juga dapur, dimana di sini terdapat dua kamar. Lantai yang terbuat dari campuran tanah liat dengan kotoran sapi/kerbau, mungkin gambaran awal kita adalah kotor ataupun jorok. Tapi, tunggu dulu karena kotoran sapi yang telah dicampur tanah ini tidaklah berbau, bahkan berfungsi sebagai pengganti semen yang dapat menimbulkan hawa hangat dalam rumah. Lantai ini haruslah selalu diganti atau diperbaharui secara berkala untuk menjaga kondisinya bagus. Atap rumah yang terbuat dari alang-alang tidaklah menjadikan rumah ini bocor ketika hujan, bahkan menurut guide yang menemani saya dan seorang teman menjelaskan bahwa bagaimanapun lebatnya hujan, tidak akan bisa menembus atap alang ini, kecuali jika ada bagian yang bolong. Kemudian dinding dari anyaman bambu menjadikan rumah lebih sejuk karena sirkulasi udara lebih lancar. Tambahan informasi, rumah ini hanya memiliki satu pintu di bagian depan.

Lanjut, kita diperkenalkan dengan sebuah bangunan yang lebih tinggi dari Bale Tani, tapi bukanlah berfungsi  utama sebagai rumah. Ya, inilah Lumbung.

Lumbung | Image by: Fazword

Lumbung | Image by: Fazword

Lumbung inilah yang dijadikan logo Lombok sebenarnya. Bentuk atap Lumbung banyak ditiru oleh bangunan-bangunan pemerintahan. Hampir seluruh bangunan pemerintahan di Lombok mengikuti bentuk atap Lumbung sebagai atap paling depannya, atau paling tidak gapura bangunan tersebut berbentuk seperti Lumbung.
Lumbung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan, dimana bagian atapnya merupakan ruangan yang dapat dijadikan tempat menyimpan hasil panen atau perabotan rumah tangga masyarakat. Di bagian bawahnya, terdapat semacam serambi yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat, atau sekedar duduk-duduk.

Perjalanan mengelilingi kampung kita lanjutkan, kali ini agak lebih ke dalam, atau tepatnya semakin ke atas karena bentuk perkampungan ini adalah menanjak ke atas. Di puncak paling atas, terdapat masjid. Masyarakat Sade adalah masyarakat Islam, sehingga keberadaan masjid adalah keharusan. Masjid di sinipun kembali menampilkan ciri khas suku Sasak dengan beratapkan alang-alang dan kubahnya berupa setengah gentong terbuat dari tanah, yang orang-orang di sini menyebutnya Beke atau Selau. 

Masjid Kampung Adat Sade | Image by: Fazword

Selesai dari atas, kita dapat kembali ke depan sambil mencari oleh-oleh untuk dibeli. Oleh-oleh di sini ada banyak variasi, seperti dijelaskan di awal bahwa juga ada banyak warga yang menjualnya. Paling utama adalah kain khas Sasak. Di sini kita selain melihat yang sudah jadi dan siap beli, juga dapat melihat proses pembuatannya karena semua kain di sini adalah murni Home Made langsung di rumah warga Sade.

Gulung Benang | Image by: Fazword

Gulung benang adalah proses menggulung kapas menjadi benang siap pakai untuk menenun. Benang-benang hasil gulungan tadi kemudian siap pakai, entah itu setelah diwarnai ataupun murni benang putih.

Perkakas Menenun (Nyesek) | Image by: Fazword

Proses menenun dalam masyarakat Sasak dikenal sebagai proses Nyesek. Nyesek dilakukan oleh perempuan yang masih perawan, artinya seseorang tidak boleh me-Nyesek jika ia telah menikah. Peralatan me-nyesek semuanya adalah perkakas tradisional terbuat dari kayu tanpa sentuhan mesin sedikitpun. Setelah di-sesek, kain jadi akhirnya dapat dipasarkan atau dipakai oleh si Penenun dan keluarganya. Hasil tenunan dapat berupa Songket, taplak meja, selendang/syal, atau kain sarung.

Hasil tenunan masy. Sade | Image by: Fazword

Bagi Anda yang ingin membeli kain tradisional di sini, dapat disesuaikan dengan selera juga budget, karena beda jenis dan ukuran kain, beda juga harganya. Biasanya penjual yang kita tanyai akan memberikan harga awal dan sangat terbuka akan tawaran dari sang pembeli. Di sinilah pembeli dapat menawar sesuai harga yang diinginkannya, sampai tercapai kesepakatan harga.

Selain membeli kain tradisional, wisatawan juga dapat membeli souvenir-souvenir seperti gantungan kunci, gelang, kalung, hiasan dinding, topeng, patung, sampai miniatur rumah adat.

Souvenir (gelang, gantungan kunci, dsb) | Image by: Fazword

Oleh-oleh desa Adat Sade | Image by: Fazword

Harga yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan tingkat kerumitan dan bahan yang digunakan. Di antara souvenir-souvenir ini, Anda pasti akan menjumpai gantungan kunci ataupun miniatur tokek. Untuk diketahui, Tokek adalah lambang keberuntungan warga Sasak. Gantungan kunci biasanya dibuat dari tanduk sapi/kerbau, kayu, bahkan dari kerang. Tentu saja masing-masing memiliki keunggulan yang dapat menarik minat wisatawan sekalian.

Selesai berbelanja, dan seluruh urusan telah selesai, kita dapat mengakhiri trip budaya kali ini. Tapi, jika Anda ingin berbincang dengan pemandu atau masyarakat sekitar juga bisa, karena mereka sangat welcome terhadap keingintahuan kita akan budaya Sasak. Itulah salah satu keunggulan berwisata.

Jika telah selesai, pemandu akan membawa kita ke depan kampung dan melepas kita dengan penuh senyum bahagia atas kunjungan kita ke kampungnya. Jangan lupa ucapkan terima kasih dalam bahasa Sasak yaitu Matur Tampi Asih. Sang pemandu dan masyarakat akan menjawab Sami Sami.


Sekian ulasan tentang Wisata Desa Adat Sade. Semoga kita terus menjadi generasi yang melestarikan budaya nenek moyang Sasak.

Terima Kasih
Salam Anak Sasak.